Legalitas

LANDASAN HUKUM : Peraturan Perdagangan Berjangka

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :
  • PP NOMOR 9 TAHUN 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
  • PP NOMOR 10 TAHUN 1999 Tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka komoditi
• KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2001
    Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2000
    Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999
    Tentang Komoditi Yang Dapat Di jadikan Subjek Kontrak Berjangka

• KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

---

PERIZINAN

• Surat Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka No. 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004
• Sertifikat Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka No. 25/AK-KBI/VIII/2004
• Surat Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka No. 408/BAPPEBTI/SI/VII/2004, 409/BAPPEBTI/SI/VII/2004, 410/BAPPEBTI/SI/VII/2004, 518/BAPPEBTI/SI/X/2004, 519/BAPPEBTI/SI/X/2004, 520/BAPPEBTI/SI/X/2004
• Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang No 312/BAPPEBTI/XII/2004 (Surabaya), 314/BAPPEBTI/XII/2004 (Medan).